Revolusi teknologi komunikasi dan teknologi informasi telah melahirkan high-tech komunikasi dan informasi atau dikenal dengan singkatan ICT. Keuntungan yang ditawarkan ICT sudah banyak dipraktekkan dalam administrasi pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh dalam aplikasi ICT dalam mekanisme birokrasi pemerintahan adalah melalui penerapan electronic Government (e-Government). Di Indonesia telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dengan diberlakukannya Inpres tersebut maka semakin banyak daerah yang mempunyai kekuatan dan payung hukum untuk berkiprah dalam menerapkan e-Government.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara umum dianggap dapat membantu dan mempermudah komunikasi, baik dalam suatu kelompok, organisasi maupun individu. Terlepas dari positif atau negatif tujuan yang akan dicapai, keberadaan Information Communication Technology (ICT) dianggap lebih 'memudahkan' mereka, para pengguna, dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Namun pemanfaatan ICT yang teramati di Indonesia, ternyata banyak kasus yang mengalami kegagalan. Dalam artian bahwa tujuan dan fungsi e-Government hanyalah sebatas sebagai penyedia akses informasi kepada publik sedangkan fungsi dan hakekatnya terabaikan. Disamping itu timbul fenomena "band-wagon", dimana pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui e-Government hanyalah untuk mengikuti trend daerah lain.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan kesesuaian penerapan konsep e-Government; ketidaksesuaian konsep dalam mewujudkan suksesnya komunikasi organisasi pemerintahan; dan persoalan-persoalan yang akan dihadapi berdasarkan aspek perilaku komunikasi organisasi sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam melahirkan informasi. Pembangunan e-Government di Kota Cimahi dengan pengambilan studi kasus pada Kantor Kepegawaian Daerah dijadikan sebagai objek penelitian. Metoda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif yang bersifat kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-Government di Kota Cimahi masih bersifat publish dan perencanaannya bersifat bottom up. Sedangkan mengenai konsep e-Government itu sendiri masih menunjukkan adanya gap dengan fungsi hakiki dari konsep e-Government. Walaupun secara kelembagaan belum siap, tetapi dari indikator SDM menunjukkan kecenderungan kesiapan untuk berpartisipasi. Namun realitas pola dan jaringan komunikasi yang ada, masih belum dapat memberikan ruang bagi pengembangan e-Government.
Deskripsi Alternatif :
Revolution in information and communication Technology has produced information and communication high-tech known as ICT. The application of ICT has been practiced in the development of administration and government services. The implementation of electronic government (e-Government) in government process of bureaucracy is one example of ICT application. In Indonesia, Presidential Instruction No 3 Year 2003 on National Policy and Strategy in e-Government Development has been released. By enacting this law, regional government has more legal power in implementing e-government.
In general, the advancement in ICT can help and make communication in society, organizations, and individual much easier. Despite its positive or negative objectives, ICT is considered to make its users a lot simpler in reaching their desired goals. In many cases e-Government implementation by using ICT in Indonesia has failed. This shows that the goal and function of e-Government is limited to information access provider to public, whereas its real function and essential has been ignored. Furthermore, the "band wagon" phenomenon has come up, where the use of innovation in information technology through e-Government in some regional government is merely a tendency to follow others.
The purpose of this study is to bring into agreement the e-government concept; the discrepancy of the concept in establishing successful communication in government organization; and the problems that will be faced based on behavior of the organization communication aspects as an important factor in generating information. The subject of the case study is, The development of e-government in Cimahi Municipality at Regional Civil Service Office, and descriptive and qualitative methods are used.
Based on the analysis, it can be concluded that the implementation of e-Government at Cimahi City is characterized as publish and the plan is bottom up . There is a gap between the essential function of e-government and the implementation itself. Although Cimahi City is not yet ready institutionally, but its human resources indicator shows its readiness to participate. The recent available communication pattern and network is not sufficiently giving the support to the development of e-Government in Cimahi City.
Implementasi dan pengembangan e-Government pada Pemerintahan Daerah :
Pembangunan suatu daerah tidak akan berhasil baik tanpa dukungan serta partisipasi aktif masyarakatnya, terlebih di era otonomi daerah sekarang ini diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan globalisasi dan persaingan bebas.
E-Government sebagai suatu konsep yang dapat menjembatani hubungan antara pemerintahan dengan masyarakatnya, dengan pelaku bisnis, industri atau sesama pemerintahan.
Adapun definisi dari e-Government itu sendiri dapat beragam dikarenakan skenario implementasinya dapat berbeda pada setiap negara. Namun demikian e-Government sebagai suatu konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal. Inti dari pengertian e-Government dapat diartikan sebagai suatu penggunaan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi hubungan antara warga masyarakat dan pemerintahannya.
Manfaat e-Government :
· Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri)
· Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
· Mengurangi secara signinifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dalam aktivitas sehari-harinya
· Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
· Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
· Memberdayakan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Pemicu Utama e-Government :
Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, transparansi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan pemerintahnya di dalam sebuah pergaulan global.
Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi kepada siapapun yang dikehendakinya. Buah dari kemajuan pesat teknologi informasi ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintahan di masa modern ini harus bersikap secara benar dan efektif mereposisikan perananannya dalam melayani masyarakatnya.
Elemen sukses pengembangan e-Government :
Support
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerinta adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government akan sulit berjalan.
Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungaan implementasi progaram e-Government yang efektif harus dimulai dari pimpinan pemerintahan. Namun lebih jauh dukungan itu tidak sebatas perkataan saja tetapi diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
- Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses pemerintahan dalam mencapai visi dan misinya sehingga dapat diberikan perioritas tinggi
- Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi) di setiap tataran pemerintahan dalam upaya membangun konsep e-Government ini dengan semangat lintas sektoral
- Dibangunnya berbagai infrastuktur pendukung agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk pengembangan e-Government, seperti adanya aturan jelas, ditugaskannya lembaga atau departemen khusus sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main atau kerja sama dengan pihak luar (swasta).
- Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai media informasi.
Capacity
Yang dimaksud dengan “capacity” disini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan e-Government.
Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplentasikan dan membangun e-Government,yaitu :
· Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial
· Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government
· Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut di atas jangan dijadikan alasan tertundanya sebuah usaha untuk menerapkan e-Government. Diusahakan agar pemerintah yang hendak mengimplementasikan e-Government segera mencari cara yang efektif agar dapat memiliki ketiga prasayarat tersebut di atas, misalnya melalui usaha kerja sama dengan pihak swasta, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki.
Value
Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi
pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Pelaksanaan e-Government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side).
Untuk itu pemerintah dituntut untuk teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya.
Perpaduan antara ketiga elemen di atas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan e-Government) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan e-Government.
Implementasi dan Pengembangan e-Government :
Di dalam mengembangkan dan mengimplemntasikan konsep e-Government, ada sebuah prinsip dari Oracle (sebuah perusaahan software database) yang baik untuk diterapkan, yaitu : “Think big, start small. Scale fast, deliver value”.
Inti dari perkataan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki visi yang jauh dan besar terhadap konsep e-Government yang ingin diterapkannya. Berdasarkan visi yang besar tersebut maka disusunlah sejumlah langkah-langkah kecil penerapan dan implementasi aplikasi e-Government di berbagai bidang yang perlahan namun pasti dikembangkan untuk menuju visi besar itu.
Cepat atau lambatnya penerapan e-Government ini sangat tergantung dari seberapa peka pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam membaca perkembangan dunia (trend dan kecenderungan). Di dalam era globalisasi sangat banyak variabel dan parameter yang berada di luar kontrol sebuah pemerintahan sehingga memaksa pemerintah dan masyarakatnya untuk dapat menerapkan suatu strategi atau konsep yang tepat dalam menjawab tantangan globalisasi.
Penerapan e-Government tidak hanya memilki batasan internal (hanya berlaku dan bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakatnya saja) akan tetapi akan menjadi fasilitas dan medium yang handal dalam usaha untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar, seperti sektor swasta atau dengan pemerintahan daerah lain.
Dalam e-Government diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya dengan memberikan kontribusi positif berupa pendapat, pengetahuan atau pemikiran melalui web site resmi pemerintahan.
Dalam web site resmi pemerintah dapat dijadikan ajang tukar pendapat, pemikiran dan diskusi antara masyrakat dan pemerintahnya. Melalui web site ini juga akan terbuka kesempatan bagi mereka warga masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal atau tengah melaksanakan tugas di luar negeri, untuk ikut serta menyumbangkan ilmu pengetahuannya berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya dan pengalaman selama mereka berada di luar negeri untuk pembangunan dan pengembangan daerahnya.
Secara operasional, kehadiran website resmi pemerintah ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih accessible dan responsif terhadap kebutuhan rakyat yang ada. Bahkan, yang diperkirakan akan muncul di kemudian hari. Ini bisa dilihat dari jumlah opini, saran serta kritik yang masuk atau respon terhadap “polling” yang disediakan. Kemudian topik yang berisikan keluhan, pujian dan pertanyaan yang bisa direspon dalam jangka waktu tertentu selanjutnya bisa dibahas di badan legislatif daerah, lembaga yudikatif dan unit-unit eksekutif pemerintah daerah
Namun e-Government sendiri bukan hanya sekedar menampilkan web site resmi (official web site) pemerintahan yang menyediakan informasi peta daerah, data-data kepemerintahan, sumberdaya alam yang dimiliki atau schedule resmi akan tetapi lebih jauh e-Government dibangun untuk menyediakan layanan-layanan publik seperti pengurusan KTP, pengurusan IMB, pengurusan perizinan atau pembayaran PBB yang dapat dilakukan masyarakat secara online.
Implementasi dan pengembangan e-Government ini juga tak lepas dari beberapa kendala diantaranya struktur sistem dan prosedur pemerintahan, lemahnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta kurangnya SDM berbasis Teknologi Informasi di kalangan pemerintahan.
Akhirnya, dengan e-Government diharapkan pemerintahan daerah dapat mengoptimalisasi kemudahan dan kecanggihan teknologi informasi sekarang untuk meningkatkan proses aksesibilitas komunikasi dan informasi dengan masyarakatnya.
Pembangunan suatu daerah tidak akan berhasil baik tanpa dukungan serta partisipasi aktif masyarakatnya, terlebih di era otonomi daerah sekarang ini diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan globalisasi dan persaingan bebas.
E-Government sebagai suatu konsep yang dapat menjembatani hubungan antara pemerintahan dengan masyarakatnya, dengan pelaku bisnis, industri atau sesama pemerintahan.
Adapun definisi dari e-Government itu sendiri dapat beragam dikarenakan skenario implementasinya dapat berbeda pada setiap negara. Namun demikian e-Government sebagai suatu konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal. Inti dari pengertian e-Government dapat diartikan sebagai suatu penggunaan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi hubungan antara warga masyarakat dan pemerintahannya.
Manfaat e-Government :
· Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri)
· Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
· Mengurangi secara signinifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dalam aktivitas sehari-harinya
· Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
· Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
· Memberdayakan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Pemicu Utama e-Government :
Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, transparansi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan pemerintahnya di dalam sebuah pergaulan global.
Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi kepada siapapun yang dikehendakinya. Buah dari kemajuan pesat teknologi informasi ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintahan di masa modern ini harus bersikap secara benar dan efektif mereposisikan perananannya dalam melayani masyarakatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar